Konsultansi

ACG berpengalaman melakukan layanan konsultasi untuk membantu klien melakukan transformasi organisasi, meningkatkan efektivitas program kerja, dan menyusun rencana kerja yang komprehensif serta tahapan penerapannya, sehingga manfaat dan dampak layanan konsultasi dapat langsung dirasakan oleh klien.  Sebagai contoh: layanan konsultasi  pengembangan kurikulum suatu perguruan tinggi dikaitkan dengan pemasaran penerimaan mahasiswa baru dan perencanaan manajemen kelas, sehingga pengembangan kurikulum memiliki dampak secara nyata terhadap peningkatan pendapatan perguruan tinggi dan sekaligus efisiensi pengelolaan kelas.   Klien kami terbukti memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar daripada biaya konsultasi dan biaya perubahan langsung pada tahun pertama penerapan.

Layanan konsultasi reorganisasi dan restrukturisasi usaha menjadi salah satu layanan ACG.  Sebagai contoh: pemisahan (spin off) unit layanan simpan pinjam menjadi KSP/ KSPPS yang dilakukan oleh ACG dimulai dari pemetaan permasalahan, penyusunan desain pemisahan unit usaha menjadi KSP/ KSPPS, dan selanjutnya memberikan pilihan langkah yang dapat diambil oleh Pengurus Koperasi, dan memberikan pendampingan dalam implementasinya, termasuk memproses legalitas dan izin usahanya.   Pengalaman ACG memberikan layanan konsultasi untuk reorganisasi dan restrukturisasi usaha harus dilakukan secara sistimatis dengan tahapan yang jelas, sehingga dapat meminimalkan kegaduhan dan keresahan di kalangan pemangku kepentingan.

Layanan konsultasi untuk perumusan kebijakan dan penerapannya, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan telah dilakukan oleh personil ACG berlangsung secara berkesinambungan.   Sebagai contoh: ACG telah memberikan layanan konsultasi kepada Kementerian Koperasi selama 25 tahun lebih.  Menteri Koperasi telah silih berganti dan kebijakan juga berubah seiring perubahan kepemimpinan nasional, dan peran ACG memberikan layanan konsultasi untuk menjaga transformasi kebijakan dari satu masa kepemimpinan ke masa kepemimpinan berikutnya  secara berkesinambungan, dan mudah dijelaskan kepada gerakan koperasi dan masyarakat penyebab perubahan kebijakannya, sehingga dapat berterima secara luas di kalangan gerakan koperasi, pemangku kepentingan dan masyarakat.